Kolonialisme dan Imperalisme Barat di Indonesia

A.     Masuknya Kolonialisme dan Imperalisme Barat di Indonesia
Kedatangan bangsa Barat di Indonesia berkaitan dengan terjadinya perubahan folitik dan ekonomi di Eropa dan Asia Barat sebagai akibat terjadunya Perang Salib (1070 – 1291).
Perang Salib adalah perang antara Turki dari Bani Seljuk melawan umat Nasrani Eropa untuk memperebutkan kota suci Jerusalem. Dalam hal ini agama besar, yaitu Nasrani dan Islam, memiki kepentingan dengan Jerusalem. Kedua agama tersebut memiliki tempat suci di kota tua tersebut.

Perang Salib berakhir setelah berlangsung sekitar 200 tahun dan terbagi tujuh kali perang. Setelah Perang Salib selesai, muncul kekuasaan baru dari Turki Usmani yang dikenal sebagai kekhalifahan Timur. Bangsa Turki Usmani menguasai wilayah yang cukup luas meliputi Mesir, Palestina, Syiria, Mesopotamia, dan Asia kecil. Pada tahun 1543, Kerajaan Romawi Timur yang beribu kota Konstantinopel berhasil dikuasai Kekhalifahan Timur.

Perang Salib yang berlangsung lama serta jatuhnya Kontsantinopel ke tangan Turki Usmani mendatangkan beberapa akibat, antara lain sebagai berikut.
1. Terputusnya hubungan perdangangan antara Eropa dengan Asia Barat
2. Para pedagang Eropa tidak dapat memasuki wilayah perdagangan disekitar Laut Tengah.
3. Bangsa Barat berlomba mencari daerah penghasil rempah-rempah melalui kegiatan penjelajahan samudra.

Faktor pendorong bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra, yaitu sebagai berikut.
1. Adanya keinginan mencari kekayaan (faktor gold). Kekayaan yang diari terutama adalah rempah-rempah karena di Eropa harganya sangat mahal.
2. . Adanya keinginan menyebarkan agama Narani (faktor gospel). Bangsa Eropa merasa memiliki tugas suci untuk menyebarkan agama Nasrani di seluruh dunia.
3. Adanya keinginan untuk mencari kejayaan (faktor glory). Terdapat anggapan bahwa negara yang memiliki banyak  daerah jajahan adalah bangsa yang jaya.
4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi diantaranya ditemukan kompas, lahirnya teori bahwa bumi bulat, dikembangkannya teknik pembuatan kapal, dan ditemukannya mesin untuk persenjataan.
5. Jatuhnya Konstantinopel ketangan bangsa Turki (1453), mengakibatkan bangsa Eropa kemudian mengawali perjalanan mereka menjelajah samudra, penjelajahan tersebut dipelopori oleh bangsa Portugis dan Sepanyol. Di antara bangsa-bangsa lain, kedua bangsa ini mengalami kesulitan ekonomi paling parah sejah jatuhnya Konstantinopel. Pertugis dan Sepanyol memutuskan mencari jalan menuju produsen rempah-rempah hingga sampai ke wilayah Indonesia.

1.      Kedatangan Porutigis ke Indonesia
Setelah berhasil menguasai Malaka ( 1511 ), Portugis segera mengadakan hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, Alfonso d’Albuquerque mengirimkan beberapa kapal ke Maluku  dan berhasil mendarat di Ternate.
Pada awalnya rakyat Ternate menyambut Kedatangan Portugis dengan baik. Bahkan, penguasa Ternate menjadikan Potugis sebagai sekutu. Namun sabutan baik itu kemudian berubah setelah Portugis menerapkan sistem Monopoli yang merugikan, sehingga rakyat Ternate menetang sistem Monopoli yang ditera[kan Potugis.

2.      Kedatangan Bangsa Sepanyol ke Indonesia
Pada tahun 1521, bangsa Sepanyol untuk partama kalinya memasuki wilayah Indonesia. Mereka menadarat pertama kali di Tidore (Maluku). Mereka kemudian tinggal di bacan dan Joilolo, sama halnya dengan Kedatangan bangsa portugis di Ternate, Kedatangan bangsa Sepanyol juga disambut dengan baik oleh rakyat Tidore. Mereka dijadikan sekutu untuk menghadapi Ternate yang terlebih dahulu bersekutu dengan Portugis. Namun, keberadaan Sepanyol di Maluku tidak lama karena berdasarkan kesepakatan dengan Portugis (Perjanjian Saragosa), Spanyol harus kembali ke Filipina.

3.      Kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia
Pada bulan April 1595, bangsa Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara. Ekspedisi mereka terdiri atas empat buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman.
Pelayaran Cornelis de Houtman melalui rute Belanda – Pantai Barat Afrika – Tanjung  Harapan – Samudra Hindia – Selat Sunda – Banten. Mereka berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Mula-mula Kedatangan bangsa Belanda di sambut baik oleh penguasa Banten. Namun, karena bersikap sombong dan melakukan penekanan-penekanan, perasaan tidak suka rakyat Bantenkepada orang – orang belanda mulai muncul. Bahkan ada beberapa anak buah Counelis de Houtmen yang ditawan. Penguasa Banten akhirnya membebaskan mereka dengan syarat orang – orang Belanda harus segera pergi meninggalkan Banten. Berita kecongkakan rombongan Cournelis de Houtman menyebar di sepanjang pantai utara Jawa.

Dalam perjalanan pulang menuju ke Belanda, mereka ditolak untuk singgah. Meskipun di usir dari Banten dan harus kembali ke negrinya, tetapi ada satu hikmah yang mereka dapatkan, yaitu mereka menjadi tahu jalur pelayaran menuju Indonesia.
Sekitar dua tahun setelah pengusiran Cornelis de Houtman, rombongan baru pedagang Belanda datang dibawah pimpinan Jakob Van Neck pada tanggal 28 November 1598. Mereka juga mendarat di Banten dengan maksud berdagang.
Setelah Kedatangan rombongan Jalob Van Neck, makin banyak pedagang Belanda yang datang ke Indonesia. Akibatnya diantara mereka terjadi  persaingan. Untuk menghindari persaingan maka di bentuk kongsi perdangan besar yang diberi nama Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) pada tahun 1602. Adapun dibentuknya VOC adalah:
a. untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antar pedagang Belanda sendiri.
b. untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan pedagang – pedagang Eropa lain.
c. untuk membantu pemerintah Belanda yang sedag berjuang menhadapi Sepanyol yang menguasainya.

4.      Terbentuknya kekuasaan Kolonial di Indonesia
Dalam perkembangannya, VOC memperoleh hak – hak istimewa dari pemerintah Belanda. Hak – hak istimewa VOC tersebut octrooi. Hak octrooi adalah:
a. hak untuk mencetak uang sendiri,
b. hak untuk membentuk tentara,
c. hak untuk membentuk pengadilan,
d. hak untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai (termasuk gubernur jendral),
d. hak berperang, berdamai dan mengadakan perjanjian dengan raja – raja peribumi.

Dengan adanya octrooi, VOC telah tampil sebagai pemerintah penjajahan di Indonesia. Kerajaan – kerajaan di Indonesia banyak yang merasa dirugikan dengan keberedaan VOC beserta hak octrooinya. Praktik monopoli yang di jalankan VOC sangat merugikan rakyat dan membuat mereka kehilangan kebebasan. Hak inilah yang secara umum melatarbelakangi terjadinya perlawanan – perlawanan terhadap VOC.
Meskipun hanya sebuah kongsi dagang. VOC di Indonesia. Bukti – bukti bahwa VOC merupakan kekuatan impreialis antara lain:
a. berusaha memaksakan kehendaknya terhadap penguasa kerajaan – kerajaan di Indonesia.
b. adanya hak acrtrooi membuat VOC dapat bertindak sebagaimana layaknya suatu negara.
c. beruasaha memperluas dan memperkuat pengaruh dan kedudukannya dengan menjalankan siasat devide et empire berbagai bentuk perlawanan dari rakyat Indonesia.
d. mendatangkan berbagai bentuk perlawanan dari rakyat Indonesia.

Untu memperlancar kegiatan monopoli, VOC mengangakt seorang gubernur jendral. Gubernur jendral VOC yang pertama ialah Pietet Both (1610 – 1614) yang ditempatkan di pangkalan dagan VOC yang paling kuat yaitu Ambon.
Padam masa Gubernur Jendral Jan Pieterjoon Coen (1619), VOC berhasil merebut Jayakarta. Ia mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia pada tanggal 30 Mei 1619.

Setelah berhasil menguasai Batavia, kedudukan VOC semakin kuat, sehingga usahanya untuk menguasai perdagangan rempah – rempah juga semakin mudah. Di Maluku, pelaksanaan monopoli dilakukan VOC lebih keras jika praktik monopoli yang dilakukan oleh Portugis.
VOC menjalankan beberapa aturan aturan monopoli terhadap rakyat Maluku, antara lain:
a. rakyat Maluku dilarang menjual rempah – rempah selain pada VOC.
b. tempat menanam rempah – rempah ditentukan oleh VOC.

VOC dengan berbagai kegiatannya telah menjadi mesin pendulang kekayaan bagi Belanda. Sedangkan bangsa Indonesia, VOC tidak ubahnya bagaikan mesin penghancur yang membuat hidup rakyat menderita. Namun setelah sekitar 200 tahun beroprasi, VOC mulai mengalami kemerosotan da kebangkrutan. Hal terjadi pada pertengahan abad ke – 18. Adapun sebab – sebab kebangkrutan VOC ialah:
a. terjadinya korupsi yang dilakukan oleh pegawai – pegawainya.
b. banyaknya biaya perang yang dikeluarkan untuk mengatasi perlawanan di Indonesia.
c. wilayah oprasiaonal yang terlalu luas.

Menjelang berkhirnya kekuasaan VOC di Indonesia, di negri Belanda terjadi perubahan politik sebagai akibat terjadinya Revolusi Prancis (1789). Di Belanda juga terjadi Revolusi yang dikendalikan oleh Prancis hingga berhasil hingga berhasil meruntuhkan kerajaan Wiliem V. setelah kekuasaan raja Wiliem V berkhir. Belanda berubah menjadi republic, dengan nama Republi Bataaf, Republik Bataaf inilah yang berperan membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Namun, Republik bataaf bubar dan Belanda kembali menjadi kerajaan dibawah kekuasaan Lois Napoleon (dari Prancis), sebagai rajanya. Ia mengirim Herman Willem Daendels sebagai gubernur jendral di Indonesia pada tanggal 1 januari 1808.

Pemerintahan Deandels yang keras dan kejam, berlangsung hingga tahun 1811. Akibat kekejamannya, ia kemudian digantikan oleh Jansens yang merupakan pemimpin lemah dan kuran cakap. Oleh karena itu, ketika Inggris datang menyerang, ia menyerah dan terpaksa mendatangani Kapitulasi Tuntang (1811).
Sejak ditandatanganinya Kapitulasi Tuntang maka Indonesia jatuh ketangan Ingrris. Inggris kemudian menempatkan Tomas Stampord Raffle sebagai gubernur jendral di Indonesia.
Pada tahu 1814, kekuasaan Napoleon Bonaparte di Prancis berakhir. Hal ini berakibat pada berakhirnya kekuasaan Louis Napoleon (Adik Napoleon Bonaparte) di Belanda. Hubungan antara Inggris dan Belanda pun menjadi baik kembali, sebagai wujud membaiknya hubungan. Inggris menyerahkan Indoneia  kembali kepada Belanda. Penyerahan langsung melalui Konvensi London pada tahun 1814. Dengan ditandatanganinya Konvensi London mala kekuasaan Raffles di Indonesia berakhir.
Untuk menangani segala permasalahan  tentang kembalinya Indonesia dari tangan Inggris. Pemerintah Belanda membentuk komisi yang beranggotakan Elout, Buyskes, dan Van Der Capellen. Pada tahun 1816, secara resmi komisi ini menerima penyerahan kekuasaan atas Indonesia. Tahun penyerahan itu dianggap sebagai awal kepemerintahan kolonial Belanda di Indonesia.

Komisi jendral tersebut segera mengadakan langkah – langkah dalam rangka membangun kembali kekuasaan atas Indonesia, yang terdiru atas:
a. menyusun oemerintahan baru, dan
b. mengembalikan kekuasaan didaerah – daerah yang terdahulu menjadi jajahan Belanda.

Untuk melaksanakan langkah – langkah tersebut, diangkatlah Van Der Capellen sebagai komisaris jendral. Namun tidak lama kemudian, ia digantikan oleh Van Den Bosch sebagai gubernur jendral di Indonesia (Hindia Belanda).

B.      Kebijakan – kebijakan Pemerintah Kolonial Serta Pengaruhnya terhadap Kehidupan Rakyat di Berbagai Daerah

Kebjakan – kebijakan Pemerintah Kolonial di Indonesia
Setelah VOC dibubarkan, secara berturut – turut pemerintahan di Indonesia dipegang oleh Daendels, jansens, raffles, dan pemerintah Hindia Belanda.

a. Pemerintahan Daendels (1808 – 1811)
Herman Willem Daendels sebagai gubernur jendral di Indonesia dengan tugas  utama mempertahankan Jawa dari ancaman Inggris. Ia juga diberi tugas mengatur pemerintahan di Indonesia. Untuk melaksanakan tugas tersebut Daendels mengambil langkah – langkah sebagai berikut.
1. Merekrut orang – orang dari Indonesia  sebagai tentara.
2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.
3. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon.
4. Membangun benteng – benteng.
5. Membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan  dan panjangnya mencapai 1100 km dengan cara kerja Rodi.

b. Pemerintahan Janssens (1811)
Janssens adalah seorang yang lemah dan kurang cakap. Selama berkuasa di Indonesia, dapat diatakan tidak ada kebijakan berarti yang ia ambil. Pada saat Janssens diangkat sebagai gubernur jendral. Inggris telah menguasai beberapa daerah di Indonesia. Misalnya, Sumatra Barat telah dikuasai sejak tahun 1795. Pada tahun 1810, Ambon juga jatuh ke tangan Inggris. Setelah Ambon, kemudian Inggris kemudian menguasai Ternate dan Tidore.
Pada tahun 1811, Inggris melancarkan serbuan ke Jawa dan berhasil memaksa Janssens menyerah dengan mendatangani Kapitulasi Tuntang. Kepitulasi tersebut menandai jatuhnya Indonesia ke tangan Inggris. Selanjutnya Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai gubernur jendral.

c. Pemerintahan Transisi/Raffles (1811 – 1816)

Selama lima tahun (1811 – 1816) memegang pemerintahan di Indonesia, Raffles mengadakan perubahan – perubahan, baik dibidang ekonomi maupun pemerintahan.

1.      Bidang Ekonomi
Langkah – langkah yang di tempuh Raffles dinidang ekonomi adalah:
a. Menghapus sistem contingenten Daendels dan menggantinya dengan sistem sewa tanah (landrent).
b. Menjual tanah negara, antara lain di Surabaya, Semarang Priangan dan Karawang kepada kalangan partikelir.

2.      Bidang Pemerintahan
Adapun bidang pemerintahan, Raffles melakukan perubahan sebagai berikut:
a. Membagi pulau Jawa menjadi karesidenan termasuk Surakarta dan Yogyakarta.
b. Membentuk badan pengadailan (landrood) disetiap karesidenan.
c. Menjadikan para Bupati sebagai pegawai pemerintah dengan gaji setiap bulan.

Kebijalan Raffles di bidang ekonomi yang paling terkenal adalah pelaksanaan sewa tanah (landrent). Dalam sistem sewa tanah ini semua tanah dianggap sebagai milik negara, sehingga petani harus menyewanya.

Sistem sewa tanah yang di ciptakan Raffles bertujuan untuk:
1. Memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki oleh para petani.
2. Memberikan kebebasan kepada petani untuk menanam.
3. Mendorong petani agar lebih giat mengerjakan tanahnya.
4. Mengisi kas negara secara tetap.
5. Meningkatkan penghasilan para petani dalam bentuk uang. Sehingga daya beli mereka terhadap barang produksi Inggris juga meningkat.

d. Kebijakan penerintah kolonial Belanda
Menerima penyerahan lembali Indonesia dari Inggris, Belanda membentuk komisaris jendral yang terdiri atas Elout, Buyskes, dan Van Der Capellen. Pada tahun 1816, secara resmi komisaris jendral menerima penyerahan kekuasaan atas Indonesia dari Inggris. Setelah itu, Indonesia kembali menjadi jajahan Belanda (pemerintah kolonial Belanda).

Langkah – langkah yang ditempuh komisaris jendral adalah:
1. Menyusun pemerintahan baru
2. Mengembalikan kekuasaan – kekuasaan di daerah yang sebelumnya dijajah oleh Belanda (VOC).

Kebijakan penting yang diambil pemerintah colonial Belanda pada abad ke – 19 adalah pelaksanaan sistem tanam paksa (ciltuurstelesel), petani diwajibkan menyerahkan sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku dipasar Internasional. Ide dalam pelaksanaan tanam paksa datang dari Van Den Bosch, yang diangkat kemudian sebagai gubernur jendral sekaligus pelaksana tanam paksa di Indonesia.

Latar belakang pelaksanaan sistem tanam paksa adalah terjadinya kesulitan keuangan yang dialami  pemerintah Belanda pada awal abad ke – 19 sehingga kas negara Belanda mengalami kekosongan. Penyebab kekosongannya kas  adalah pada saat itu bnyak biaya yang dikeluarkan untuk membayar hutang dan Belanda banyak mengeluarkan biaya perang. Baik yang terjadi di Eropa dan Indonesia. (terutama perlawanan Diponegoro).

Pada tahun 1830, Van Den Bosch mulai menyusun program tanam paksa yaitu sebagai berikut:
a. petani meyerahkan seperlima dari tanahnya untuk keperluan tanam paksa.
b. tanah yang diserahkan tersebut bebas pajak.
c. penduduk yang tidak memiliki tanah mengganti dengan  bekerja di perkebunan pemerintahan selama 66 hari (1/5 tahun).
d. kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani menjadi tanggung jawab pemerintah.
e. waktu pekerjaan tanam paksa tidak melebihi waktu tanam padi.
f. kelebihan hasil panen akan dikembalikan kepada petani.

Berdasarkan peraturan – peraturan diatas, tanam paksa sebenarnya tidak membaratkan bagi rakyat. Namun, dalam peraktiknya aturan – aturan tersebut ternyata mengalami penyimpangan antara lain:
a. tanah yang diserahkan petani lebih dari seperlima.
b. tanah petani yang diserahkan untuk tanam paksa ternyata tidak bebas pajak.
c. mereka yang tidak memiliki tanah bekerja, di perkebunan pemerintah selama (1/5 tahun).
d. kegagalan panen, apapun penyebabnya menjadi tanggung jawab petani.
e. waktu pengerjaan tanam paksa melebihi waktu tanam padi.
f. kelebihan hasil panen tidak dikembalikan pada petani.

Penyimpangan – penyimpangan aturan tanam paksa tersebut terjadi karena adanya cultuurprocenten, yaitu hadiah (bonus) bagi pelaksana tanam paksa yang dapat menyerahkan hasil tanaman melebihi ketentuan. Penyimpangan tehadap aturan – aturan yang telah ditetapkan tersebut menjadikan alat eksploitasi agraris. Sistem tanam paksa mengakibatkan penderitaan luar biasa bagi bangsa Indonesia. Penderitaan rakyat atas pelaksanaan tanam paksa antara lain sebagai berikut:
a. Rakyat Indonesia makin miskin
b. Timbul kelaparan dan wabah penyakit dimana – mana, sehingga angka kematia menjadi besar. Bahaya kelaparan dengan korban jiwa mengerikan terjadi di Cirebon (1843), Demak, (1849), dan Grobongan (1850),
c. Sawah dan ladang petani menjadi terlantar.

Sebaliknya bagi Belanda, sistem tanam paksa mendatangkan keuntungan besar sehingga uang kas negara terisi dan hutang terlunasi. Hingga tahu 1870-an, Belanda memperoleh keuntungan 900 juta gulden dari tanam paksa. Dengan hasil sistem tanam paksa yang sangat besar tersbut. Belanda dapat meningkatkan perekonomian dan kemakmuran rakyatnya.

Penderitaan akibat pelaksanaan tanam paksa mendorong munculnya berbagai reaksi, baik dari rakyat Indonesia maupun dari tokoh – tokoh berkebangsaan belanda.

Reaksi yang datang dari rakyat Indonesia antara lain sebagai berikut.
a. Pada tahun 1833, para petani di Pasuruan melakukan perlawanan.
b. Pada tahu 1846, para pekerja diberbagai diperkebunan tembakau melakukan pengrusakan terhadap tanaman tembakau.

Sedangkan tokoh – tokoh Belanda yang menetang pelaksanaan tanam paksa antara lain:
a. Edward Douwes Dekker (1820 – 1887), adalah residen di Lebak, Serang, Jawa Barat, Pada tahun 1860, ia menulis buku Max Havelaar yang berisi tentang penderitaan Indonesia akibat pelaksanaan sistem tanam paksa. Pada saat menulis buku tersebut, Ia menggunakan nama samara Multuli.
b. Baron Van Hoevel (1812 – 1879). Sebaliknya dari Indonesia ke Belanda, Baron Van Hoevel menjadi anggota parlemen. Bersama – sama dengan Fransen van De Putte ia menantang pelaksanaan sistem tanam paksa. Van De Putte menulis buku Suiker Contracten (kontrak – kontrak gula). Kedua tokoh ini berjuang keras untuk menghapuskan sistem tanam paksa melalui parlemen Belanda.

2.      Pelaksanaan Politik Kolonial Liberal (1870 – 1900). Sejak sistem tanam paksa dihapus pada tahun 1870, Hindia Belanda memasuki jaman baru, yaitu jaman politik kolonial liberal. Pada masa ini ,asas – asas libralisme danger berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan ekonomi pemerintah Hindia Belanda. Asas – asas poko libralisme adalah sebagai berikut:
a. Pemerintah tidak boleh ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi.
b. Tugas pemerintah adalah memelihara ketertiban umum dan menegakan hukum agar kehidupan ekonomi berjalan lancar.
c. Kegiatan ekonomi harus ditangani oleh pihak swsata.
d. faktor – faktor yang dapat menghambat kehidupan ekonomi masyarakat harus dihapuskan, seperti sistem tanam paksa, kerja rodi, pajak yang berlebihan dan sebagainya.

Dominasi kaum libral dalam penetuan kebijakan di Indonesia mendorong keluarnya undang  - undang  yang bertujuan sebagai berikut:
a. Memberi peluang kepada penguasa asing agar menyewa tanah dari rakyat Indonesia.
b. Untuk melindungi hak petani peribumi atas tanahnya dari penguasaan orang – orang asing.

Pada tahun 1870, dikeluarkan UU agrarian, undang – undang tersebut menandai pelaksanaan politik kolonial libral di Indonesia. Undang – undang libral menjelaskan bahwa semua tanah di Indonesia adalah milik pemerintah kerajaan Belanda. Oleh karena itu, pihak swasta boleh menyewanya dengan jangka waktu antara 50 – 70 tahun diluar tanah – tanah yang digunakan penduduk untuk bercocok tanam.

Menurut UU Agraria 1870, para pengusaha hanya dapat menyewa tanah petani dalam jangka waktu tertentu, tetapi tidak boleh membelinya . Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tanah yang disewa ada dua macam yaitu:
a. Tanah milik penduduk peribumi, misalnya sawah, tegalan, kebun, dan sebagainya, tanah – tanah ini sudah diberi kepastian hukum dan disewa dalam jangka waktu 5 – 30 tahun.
b. Tanah milik negara, yaitu tanah – tanah yang secara tidak langsung menjadi milik peribumi. Tanah ini dapat disewa dalam jangka waktu 75 tahun.

Disamping UU Agraria 1870, pemerintah kolonial juga mengeluarkan UU Gula  (Suiker Wet) menetapkan bahwa tebu tidak boleh diangkut keluar Indonesia, tetapi harus  di dalam  negri. Pabrik Gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap dan diambil alih oleh pihak swasta. Pihak swasta juga diberi kesempatan yang luas untuk mendirikan pabrik gula baru.
setelah dikeluarkannya UU Agraria dan UU Gula (1870) maka kaum libral Eropa dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan cara membuka berbagai macam perkebunan, pertambangan, perrindustrian, dan perdagangan, Indonesia menjadi terbuka untuk penanaman politik kolonial libral juga disebut sebagai “politik pintu terbuka”.

Selama zaman liberal (1870 – 1900) usaha – usaha perkebuanan swasta barat mengalami kemajuan pesat dan mendatangkan keuntungan besar. Kekayaan alam Indonesia terus mengalir ke negara Belanda. Ironinya, bagi bangsa Indonesia politik kolonial libral mengakibatkan kemorosotan hidup, kemiskinan, dan kesengsaraan.

C.      Bentuk – bentuk Perlawanan Rakyat di Berbagai Daerah
Munculnya Perlawanan Menantang Kolonial Barat di Berbagai Wilayah Indonesia

Perlawanan kerajaan – kerajaan dan rakyat terhadap praktik kolonialisme barat meliputi perlawanan terhadap Portugis, VOC dan Belanda. Perlawanan tersebut muncul karena para pendatang Asing menjakankan praktik monopoli perdagangan, penerapan politik devide et impera, dan penguasaan wilayah secara paksa.

1.      Perlawanan terhadap Portugis dan VOC
a. Ternate melawan Portugis
b. Rakyat Maluku melawan VOC.
c. Matarammelawan VOC.
d. Makassar melawan VOC.
e. Banten melawan VOC.

2.      Perlawanan terhadap pemerintah Kolonial
Pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memerhatikan kepentingan rakyat Indonesia. Bahkan kebijakan – kebijakannya telah menyebabkan rakyat hidup menderita, selain itu, kalangan penguasa tradisional juga dirugikan. Hal ini mendorong terjadinya perlawanan – perlawanan rakyat, baik yang berupa perang – perang besar antara lain sebagai berikkut:
a. Perlawanan Pattimura.
b. Perang Padri (1821 – 1837).
c. Perang Diponegoro (1825 – 1830).
d. Perang Bali.
e. Perang Banjar (1859 – 1863).
f. Perang Aceh (1873 – 1904).

3.      Protes Petani
Selain perlawanan – perlawanan diatas, Belanda juga mengahadapi protes dari petani yang hidupnya tertindas dan jauh dari kehidupan layak, para petani mengalami keterbatasan pangan. Protes itu terjadi di beberapa daerah, antara lain sebagai berikut:
a. Di Ciomas, Jawa Barat
Gerakan protes petani di Ciomas terjadi pada tahun 1886 dipimpin oleh Muhammad Idris.
Gerakan oni timbul  karena adanya berbagai pajak dari pemerintah yang dinilai sangat memberatkan petani. Dalam gerakan tersebut terjadi penyerangan terhadap pegawai pemerintah, tuan tanah dan lintah darat yang memeras mereka. Gerakan ini dapat ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda.
b. Di Ciampea Purwakarta
Pada tahun 1913 di Ciampea, Purwakarta, Jawa Barat terjadi aksi protes oleh sekitar 400-san orang. Aksi mereka dipicu oleh tindakan pengukuran tanah milik rakyat oleh pemerintah yang mereka anggap tidak adil. Aksi itu berujung pada terjadinya kerusuhan. Namun, dengan cepat pemerintah kolonial dapat memadamkan aksi kerusuhan tersebut.
c. Di Condet Jakarta
Pada tahun 1916, di Condet terjadi kerusuhan yang dipimpin oleh Entong Gendut. Dalam aksinya mereka menyerang para tuan tanah yang sering melakukan tindakan kekerasan. Kerusuhan dapat diredamkan oleh pemerintah kolonial dan Entong Gendut gugur dalam peritiwa tersebut.
d. Kerusuhan Tanerang
Sebagai akibat tindakan sewenang – sewenang pemerintah dan para tuan tanah. Pada tahun 1924, di Tangerang terjadi kerusuhan. Dalam peristiwa tersebut sekelompok orang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap kantor dan rumah tuan tanah. Dalam kerusuhan ini tercatat Sembilan orang tewas dan beberapa orang laiannya tertangkap.
e. Peristiwa di Kediri
dipimpin oleh Kyai Dermodjaja. Pemerintah kolonial Belanda segera mengirimkan pasukan untuk memadamkan aksi massa tersebut. Dalam suatu bentrokan, Kyai Dermodjaja gugur.
Pada tahun 1907, di Desa Bendungan, Kediri, Jawa Timur meletus aksi rakyat yang 

D.     Persebaran Agama Nasrani di Indonesia
Agama Nasrani masuk ke Indonesia bersamaan dengan Kedatangan bangsa Barat. Dalam hal ini, salah satu faktor pendorong  Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia adalah adanya keinginan untuk  menyebarkan agama Nasrani (faktor gospel). Pembawa Agama Kristen

Bersambung....